Hukum dan keadilan di Indonesia
Oleh :
Agus Miftahorrahman
Menyoal masalah hukum di Indonesia, seakan tak ada
habisnya. Banyak sekali kasus ketidak adilan yang telah berlalu dan sedang
terjadi. Ingatah kalian pada kasus pencurian sandal dan setandan pisang yang
sampai melibatkan aparat hukum, yang mana masalah ini bisa diselesaikan secara
kekeluargaan tanpa melibatkan aparat hukum.
Hukum di Indonesia teresan tumpul keatas, tap tajam
kebawah. Ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus sepele n dilakukan rakyat
jelata sampi dibawa ke meja hijau, tapi kasus sekelas korupsi, penyuapan, dll
yang dilakukan oleh para pejabat negeri masih terbengkalai peyelesaiannya
hingga sekarang. Bahkan para koruptor masih bisa berpelesir ria ke luar negeri
sana.
Pada hakikatnya hukum dibuat untuk mengatur
masyarakat dan menciptakan kehidupan yang makmur dan tentram. Tapi di era
globalisasi ini hukum malah disalahgunakan oleh
para pejabat negeri dan alangkah lucunya negeri ini hukuman bisa dibeli,
dengan uang, aparat hukum seakan tunduk patuh kepada mereka.
Sudah sekian banyak usaha yang dilakukan oleh para
petinggi negeri ini untuk memberantas ketida adilan di negeri ini tapi jabatan
dan status sosial yan dimiliki oleh oknum pejabat negeri ini disalahgunakan
oleh mereka. Para aparat hukum cenderung tidak kredibel dan berpihak, seaka
dengan uang semuanya beres tak bersisa.
Sudah banyak kritikan dan keluhan yang disampaikan
segenap putra putri bangsa, tapi entah kenapa semua saran dan keluhan itu
seakan tidak digubris oleh pemerintah. Para aparat hukum seakan tebang pilih
dalam menegakkan hukum di negeri ini. Bolehlah kita menyabut negara kita
sebagai negara hukum, tapi melihat realita yang terjadi di masyarakat pantaskah
kita berbangga dengan status negara kita?
Akhir-akhir ini kredibilitas hukum semakin
dipertanyakan seiring pergantian tampuk kepemimpinan dari bapak SBY ke bapak
Jokowi. Kini bapak Jokowi dengan beberapa program barunya seperti Tritura(Tiga
kartu untuk rakyat) dan program lainnya diharap bisa mengembalikan kesejahteraan
bagi rakyat khususnya rakyat menengah ke bawah.
Dalam menangani ketidak adilan hukum di negeri ini,
seluruh elemen negeri haruslah turun tangan dalam mengatasi masalah ini. Para
petinggi negeri harus sadar dan tidak sewena-wena dalam menggunakan
kekuasaannya, para aparat hukum haruslah tak pandang bulu dalam menegakkan
hukum dan tidak mudah tergiur akan nikmatnya lembaran-lembaran rupiah. Para
penegak hukum haruslah bersifat netral dan tidak berpihak agar hukum di negeri
ini dapat ditegakkan dengan tegas.
Tidakkah status tebang pilih yang sudah lama dicapkan
masyarakat pada para aparat hukum negeri
ini tak cukup untuk membuat mereka sadar, sialnya pemerintah hanya menganggap
sepele dan memandang sebelah mata hal ini, padahal apa yang diharapkan rakyat
bukanlah kekayaan dan kepopuleran tapi keadilan dan kesejahteraan. Apa yang
rakyat harapkan adalah agar aparat
hukum dan pemerintah tak pandang bulu
terhadap para pelanggar hukum seperti koruptor. Para penegak hukum haruslah
adil atau konsekuensinya akan semakin banyak rakyat yang menderita dan kian banyak koruptor yang tertawa akan
lucunya negeri ini.
*siswa
aktif SMP Nurul Jadid
