Artikel tentang hukum

Hukum dan keadilan di Indonesia

Oleh      : Agus Miftahorrahman

                Menyoal masalah hukum di Indonesia, seakan tak ada habisnya. Banyak sekali kasus ketidak adilan yang telah berlalu dan sedang terjadi. Ingatah kalian pada kasus pencurian sandal dan setandan pisang yang sampai melibatkan aparat hukum, yang mana masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat hukum.

                Hukum di Indonesia teresan tumpul keatas, tap tajam kebawah. Ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus sepele n dilakukan rakyat jelata sampi dibawa ke meja hijau, tapi kasus sekelas korupsi, penyuapan, dll yang dilakukan oleh para pejabat negeri masih terbengkalai peyelesaiannya hingga sekarang. Bahkan para koruptor masih bisa berpelesir ria ke luar negeri sana.

                Pada hakikatnya hukum dibuat untuk mengatur masyarakat dan menciptakan kehidupan yang makmur dan tentram. Tapi di era globalisasi ini hukum malah disalahgunakan oleh  para pejabat negeri dan alangkah lucunya negeri ini hukuman bisa dibeli, dengan uang, aparat hukum seakan tunduk patuh kepada mereka.

                Sudah sekian banyak usaha yang dilakukan oleh para petinggi negeri ini untuk memberantas ketida adilan di negeri ini tapi jabatan dan status sosial yan dimiliki oleh oknum pejabat negeri ini disalahgunakan oleh mereka. Para aparat hukum cenderung tidak kredibel dan berpihak, seaka dengan uang semuanya beres tak bersisa.

                Sudah banyak kritikan dan keluhan yang disampaikan segenap putra putri bangsa, tapi entah kenapa semua saran dan keluhan itu seakan tidak digubris oleh pemerintah. Para aparat hukum seakan tebang pilih dalam menegakkan hukum di negeri ini. Bolehlah kita menyabut negara kita sebagai negara hukum, tapi melihat realita yang terjadi di masyarakat pantaskah kita berbangga dengan status negara kita?

                Akhir-akhir ini kredibilitas hukum semakin dipertanyakan seiring pergantian tampuk kepemimpinan dari bapak SBY ke bapak Jokowi. Kini bapak Jokowi dengan beberapa program barunya seperti Tritura(Tiga kartu untuk rakyat) dan program lainnya diharap bisa mengembalikan kesejahteraan bagi rakyat khususnya rakyat menengah ke bawah.

                Dalam menangani ketidak adilan hukum di negeri ini, seluruh elemen negeri haruslah turun tangan dalam mengatasi masalah ini. Para petinggi negeri harus sadar dan tidak sewena-wena dalam menggunakan kekuasaannya, para aparat hukum haruslah tak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mudah tergiur akan nikmatnya lembaran-lembaran rupiah. Para penegak hukum haruslah bersifat netral dan tidak berpihak agar hukum di negeri ini dapat ditegakkan dengan tegas.

                Tidakkah status tebang pilih yang sudah lama dicapkan masyarakat  pada para aparat hukum negeri ini tak cukup untuk membuat mereka sadar, sialnya pemerintah hanya menganggap sepele dan memandang sebelah mata hal ini, padahal apa yang diharapkan rakyat bukanlah kekayaan dan kepopuleran tapi keadilan dan kesejahteraan. Apa yang rakyat harapkan adalah  agar aparat hukum  dan pemerintah tak pandang bulu terhadap para pelanggar hukum seperti koruptor. Para penegak hukum haruslah adil atau konsekuensinya akan semakin banyak rakyat yang menderita  dan kian banyak koruptor yang tertawa akan lucunya negeri ini.

                                                                                                                                *siswa aktif SMP Nurul Jadid